Berita  

Politikus Gerindra Sentil Bakom RI, Kepuasan Publik Prabowo di Bawah 50%: Padahal Kerjanya Bagus!

DPR menyoroti anggaran Bakom Pemerintah 2027 Rp1,9 triliun. Sugiat Santoso menilai approval rating Prabowo masih di bawah 50 persen.

INDRAMAYUUPDATE – Kinerja Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) mendapat sorotan dari Komisi XIII DPR RI. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sugiat Santoso, mempertanyakan efektivitas komunikasi pemerintah di tengah masih rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sugiat menyampaikan kritik tersebut dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Menurut Sugiat, terdapat ketimpangan antara capaian pemerintah yang dinilainya positif secara kuantitatif dengan persepsi masyarakat. Ia menyinggung sejumlah hasil survei yang menunjukkan approval rating atau tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo masih berada di bawah 50 persen.

“Saya agak sedikit mengeluh nih, Pak, terkait dengan kinerja Bakom. Selama 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini… menunjukkan bahwa angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden, terhadap kinerja pemerintah itu di bawah 50%. Padahal kalau kita ukur dengan ukuran-ukuran yang lebih kuantitatif terkait dengan kinerja pemerintahan Pak Prabowo, sesungguhnya itu bagus semua, Pak,” ujar Sugiat.

Soroti Capaian Ekonomi

Sugiat kemudian membandingkan persepsi publik tersebut dengan sejumlah indikator ekonomi yang menurutnya menunjukkan kinerja positif pemerintah.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi berada di atas 5 persen. Selain itu, investasi pada 2026 disebut telah mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun.

Namun, capaian tersebut dinilai belum tersampaikan secara efektif kepada masyarakat sehingga tidak sepenuhnya tercermin dalam tingkat kepuasan publik.

“Ini kan menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik,” tegasnya.

Sugiat bahkan mengutip teori manufacturing consent yang diperkenalkan Noam Chomsky untuk menggambarkan pentingnya kemampuan pemerintah membangun komunikasi dan persepsi di ruang publik.

“Berarti kan ini menunjukkan bahwa Bakom Pemerintah kalah main dengan kelompok di luar sana dalam konteks membangun persepsi opini publik. Karena faktanya, di beberapa survei terbaru, approval rating pemerintahan Pak Prabowo itu di bawah 50%,” lanjut Sugiat.

Anggaran Bakom Rp 1,9 Triliun

Sorotan Sugiat tidak hanya menyangkut komunikasi pemerintah, tetapi juga besarnya anggaran Bakom Pemerintah yang diusulkan untuk 2027.

Ia menyebut anggaran Bakom Pemerintah mencapai sekitar Rp 1,9 triliun. Menurut Sugiat, anggaran sebesar itu harus berbanding lurus dengan hasil yang dapat dirasakan, salah satunya peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

“Sampaikan nanti ke Bang Qodari, ini udah kita kasih anggaran besar 1,9 triliun, kalau nanti di 2027 approval rating-nya pemerintahan Pak Prabowo masih 50%, berarti kan gagal Bakom Pemerintah,” tegasnya.

Sugiat mengaku prihatin karena menilai kinerja Presiden Prabowo tidak sepenuhnya tercermin dalam persepsi masyarakat.

“Kasihan Pak Prabowo itu diperlakukan tidak adil dalam persepsi opini publik. Kerjanya bagus tapi yang dirasakan oleh opini publik seolah-olah ini gagal semua kan. Kan kasihan Pak Pak Prabowo. Kami enggak bisa terima seperti itu, kami Fraksi Gerindra,” pungkasnya.

Wamensesneg: Anggaran Harus Diikuti Kinerja

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko merespons kritik tersebut. Ia menyatakan peningkatan anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja serta hasil yang dapat diukur.

Termasuk, kata Bambang, hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

“Dari Gerindra, dan ini juga ada Pak Sugiat. Beliau tadi juga menyampaikan tentang Bakom. Memang kalau nanti ada peningkatan anggaran ya, Pak, itu harus seimbang,” kata Bambang.

Ia menegaskan peningkatan hasil survei kepuasan publik pada 2027 menjadi salah satu tanggung jawab Bakom Pemerintah.

“Targetnya paling tidak itu survei yang sekarang tidak begitu baik hasilnya, 2027 itu tanggung jawabnya Bakom itu sebetulnya untuk meningkatkan,” sambungnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page