INDRAMAYUUPDATE – Harapan petani tebu di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mendapat dana Bantuan Hari Orang Kerja (HOK) dari program perluasan areal tebu 2026 belum juga terwujud.
Dana yang dijanjikan pemerintah itu tak kunjung cair, membuat petani kesulitan merawat tanaman hingga mengancam menggelar aksi ke Jakarta.
Ketua Kelompok Tani Wana Bhakti Lestari II, Karwita Diwangsa, mengaku kini menanggung beban moral setelah mengajak petani mengikuti Program Strategis Nasional (PSN) perluasan areal tebu di lahan Perhutani Desa Sanca, Kecamatan Gantar.
Kelompoknya telah menuntaskan penggarapan lahan seluas 200 hektare sejak Mei 2026. Namun hingga akhir Juli, dana HOK yang dijanjikan pemerintah belum juga diterima.
“Beban moral, karena saya ketua kelompok tani dan yang mengajak petani ikut garap tebu,” kata Karwita saat ditemui di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Indramayu, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, sejak awal petani sebenarnya enggan beralih dari menanam padi atau jagung ke tebu. Mereka baru bersedia setelah mendapat informasi adanya bantuan bibit dan subsidi HOK.
Karwita menyebut biaya menanam tebu mencapai sekitar Rp 35 juta per hektare. Dari jumlah itu, pemerintah menjanjikan bantuan HOK sebesar Rp 14 juta per hektare.
“Nah dari biaya Rp 35 juta itu ada bantuan dari pemerintah sebesar Rp 14 juta. HOK ini yang sedang kita tagih,” ujarnya.
Karena belum memiliki modal, petani akhirnya mendapat talangan dana dari DPD Tani Merdeka Indonesia. Program pun berjalan hingga seluruh pekerjaan selesai.
Namun, keterlambatan pencairan HOK kini berdampak besar. Di tengah musim kemarau, petani tidak memiliki biaya untuk menyiram tanaman maupun menyewa pompa air.
Akibatnya, sekitar 25 hektare tanaman tebu di lahan garapan Karwita dilaporkan mati atau puso.
“Kalau saja HOK turun, akan saya alokasikan untuk penyiraman biar tanaman saya enggak mati. Sekitar 25 hektare mati karena enggak keluar tunas,” katanya.
Karwita mengaku rumahnya kini kerap didatangi anggota kelompok tani yang mempertanyakan kepastian pencairan dana tersebut.
Ia pun menyesalkan petani telah kehilangan kesempatan menanam jagung maupun padi pada musim sebelumnya demi mengikuti program swasembada gula pemerintah.
“Seharusnya tanam jagung sudah panen dua kali, tapi ini belum apa-apa malah masalah terus,” ucapnya.
Kekecewaan petani disebut sudah memuncak. Jika tak ada kejelasan, mereka mengancam membawa ratusan petani menggelar aksi demonstrasi ke Jakarta.
“Kalau hari ini tidak jelas, saya langsung bawa ratusan petani ke Jakarta. Daripada petani terus nagih ke saya, mending langsung nagih ke pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, permasalahan ini telah mendapat perhatian Kementerian Pertanian (Kementan).
Perwakilan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Hadi Daventa, mengatakan keterlambatan pencairan HOK bukan karena anggaran tidak tersedia, melainkan masih adanya proses administrasi yang belum rampung.
“Kendala HOK ini belum cair karena ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi,” kata Hadi.
Ia menjelaskan, dokumen masih dalam proses klarifikasi di tingkat kabupaten sebelum diteruskan ke provinsi, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), hingga Kementerian Pertanian.
Kementan pun telah meminta DKPP Indramayu mempercepat penyelesaian administrasi agar dana HOK dapat segera dicairkan kepada para petani.
