INDRAMAYUUPDATE – Sebanyak 514.497 warga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang iuran BPJS Kesehatannya selama ini ditanggung pemerintah daerah terancam kehilangan kepesertaan aktif pada akhir September 2026.
Persoalan tersebut muncul karena anggaran yang tersedia untuk program Universal Health Coverage (UHC) tidak mencukupi hingga akhir tahun.
Wakil Ketua DPRD Indramayu Kiki Zakiyah mengatakan, legislatif memberikan waktu sekitar satu pekan kepada Pemkab Indramayu untuk mencari solusi agar program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tersebut tetap berjalan.
“Sebelum ketok palu ini kita ingin sudah ada jawaban. Pembahasannya kira-kira satu mingguan lah, insya Allah nanti kita kabarin juga satu minggu lagi,” kata Kiki seusai rapat paripurna di Kantor DPRD Indramayu, Rabu (9/9/2026).
Menurut Kiki, Pemkab Indramayu telah menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih berupaya mempertahankan program UHC. Kendala terbesar saat ini adalah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Anggaran yang tersedia disebut hanya sekitar Rp 84 miliar. Sementara kebutuhan pembiayaan program UHC hingga akhir 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp 214 miliar.
Kiki memahami kondisi tersebut tidak terlepas dari tekanan fiskal yang sedang dihadapi Pemkab Indramayu. Salah satunya akibat kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 yang berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah.
“Dari situ aja kan udah kelihatan. Nah, nanti makanya kita cari solusi yang terbaik secara bersama-sama supaya UHC-nya tetap jalan, termasuk infrastruktur juga jalan,” ujarnya.
DPRD Minta UHC Tak Berhenti
Kiki menegaskan program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tidak boleh sampai terhenti hanya karena persoalan anggaran.
Menurutnya, akses terhadap layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah.
DPRD pun menyambut langkah Pemkab Indramayu yang saat ini tengah mencari berbagai alternatif agar program UHC tetap dapat dilanjutkan.
“Nanti kita juga akan ada rapat pimpinan termasuk kita juga mau ngobrol sama Bupati lagi, kemungkinan solusinya insya Allah minggu depan,” katanya.
Pemkab Bersihkan Data 514 Ribu Peserta
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda 1) Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu Iin Indrayati memastikan Pemkab Indramayu terus mencari jalan keluar untuk mempertahankan program UHC.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi dan pembersihan data terhadap 514.497 peserta PBI daerah.
Bupati Indramayu Lucky Hakim juga disebut telah mendatangi Kementerian Sosial (Kemensos) untuk meminta dukungan pemerintah pusat terkait persoalan tersebut.
“Iya pak Bupati kemarin juga ke Kemensos, terus kita juga saat ini sedang cleansing data juga. Kita coba bersihkan data yang 514 ribu orang ini agar yang ter-cover itu adalah yang benar-benar masuk kriteria atau agar tepat sasaran,” kata Iin.
Pembersihan data dilakukan untuk memastikan bantuan jaminan kesehatan diberikan kepada warga yang memang memenuhi kriteria.
Data peserta juga akan diperiksa, termasuk kemungkinan adanya peserta yang telah meninggal dunia ataupun data ganda.
“Jadi untuk program ini kita ingin berikan kepada orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan,” ujarnya.
Sempat Dikaji Pinjaman
Iin mengakui kebutuhan anggaran untuk menjalankan program UHC cukup besar. Pemkab Indramayu sebelumnya sempat mempertimbangkan opsi melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan.
Namun, rencana tersebut akhirnya tidak dilanjutkan setelah pemerintah daerah melakukan perhitungan terhadap kemampuan anggaran.
“Soal isu pinjaman itu gak jadi ya, ketika dijalanin oh ternyata bisa, nggak jadi pinjam,” ujar Iin.
Ia memastikan UHC tetap menjadi salah satu program yang diprioritaskan Pemkab Indramayu. Namun, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kebijakan UHC ini inginnya ya kita UHC prioritas, kita coba sesuaikan dengan kemampuan anggaran kita dan sedang kita upayakan,” pungkasnya.
