INDRAMAYUUPDATE – Ratusan nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura (GNP) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka mengeluhkan tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar non-subsidi yang dinilai sudah memberatkan biaya operasional melaut.
Aksi penyampaian tuntutan itu juga dilakukan secara terbuka di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Kabupaten Indramayu, Senin (4/5/2026).
Ketua Umum GNP, Kajidin, mengatakan nelayan meminta pemerintah memberikan harga khusus untuk solar non-subsidi bagi kapal di atas 30 gross ton (GT).
“Kami menuntut pemerintah agar memberikan harga BBM non-subsidi dengan skema khusus untuk nelayan, yakni di atas harga subsidi tetapi di bawah harga industri,” ujar Kajidin dalam pernyataannya.
Menurutnya, kenaikan harga BBM non-subsidi memang dipengaruhi dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah. Namun, lonjakan harga yang terjadi saat ini dinilai sudah melampaui batas kemampuan nelayan.
Ia menyebut harga Dexlite kini telah menyentuh Rp 26 ribu per liter. Kondisi ini membuat sejumlah kapal di Pelabuhan Karangsong tidak bisa melaut karena tingginya biaya operasional.
“Bisa dilihat, ada kapal yang tidak berangkat. Bahkan hari ini TPI tidak bisa melaksanakan pelelangan ikan,” katanya.
Kajidin memaparkan, kapal berkapasitas di atas 100 GT membutuhkan hingga 100 ribu liter BBM untuk sekali melaut. Dengan harga Rp 26 ribu per liter, biaya bahan bakar saja bisa mencapai Rp 2,6 miliar.
Di sisi lain, pendapatan dari hasil tangkapan ikan diperkirakan hanya sekitar Rp 2,2 miliar jika harga rata-rata ikan Rp 22 ribu per kilogram. Artinya, nelayan berpotensi merugi bahkan sebelum menghitung biaya logistik dan kebutuhan operasional lainnya.
“Kalau dipaksakan berangkat, pasti nombok. Total biaya operasional bisa lebih dari Rp 3 miliar,” ujarnya.
Kajidin mengingatkan, jika kondisi ini terus berlanjut, semakin banyak kapal yang akan berhenti beroperasi. Dampaknya, ribuan anak buah kapal (ABK) terancam kehilangan pekerjaan.
Ia juga mengkhawatirkan potensi dampak sosial akibat meningkatnya pengangguran di kalangan nelayan.
“Kami tidak ingin nakhoda dan ABK menjadi pengangguran baru. Ini bisa berdampak ke masalah sosial lainnya,” kata dia.
Selain kepada Presiden, surat terbuka tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hingga pemerintah daerah setempat.
Dalam surat itu, nelayan juga meminta kestabilan harga ikan secara nasional serta evaluasi terhadap aturan zonasi dan pelabuhan pangkalan.
“Harapan kami semua pihak, termasuk pemerintah daerah, ikut memperjuangkan nasib nelayan,” pungkas Kajidin.
