INDRAMAYUUPDATE – Aktivitas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, masih berjalan normal seperti biasa pada Selasa (5/5/2026). Namun, kekhawatiran mulai muncul terkait dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) solar nonsubsidi yang dinilai memberatkan nelayan.
Seorang petugas TPI Karangsong yang enggan disebutkan namanya mengatakan, kondisi saat ini masih terlihat stabil karena kapal-kapal yang bongkar muatan merupakan kapal yang berangkat melaut saat harga solar masih normal.
“Kalau sekarang ini masih normal, tapi dampaknya mungkin baru terasa beberapa bulan ke depan. Banyak kapal yang kemungkinan tidak bisa berangkat lagi,” ujarnya.
Pantauan di lokasi, aktivitas bongkar muat ikan masih berlangsung ramai. Para nelayan bersama petugas terlihat sibuk menurunkan dan menimbang hasil tangkapan. Dalam sehari, satu kapal dapat membongkar sekitar 5 hingga 10 ton ikan. Sementara total bongkaran di TPI Karangsong mencapai 50 hingga 100 ton per hari.
Namun demikian, kondisi ini diprediksi tidak akan berlangsung lama. Kapal-kapal yang saat ini masih beroperasi merupakan kapal yang melaut sebelum harga BBM melonjak.
“Habis ini kapal-kapal itu pulang, belum tentu bisa berangkat lagi. Pemilik kapal juga pasti berpikir ulang karena harga solar sekarang tinggi,” katanya.
Diketahui, harga solar nonsubsidi jenis Dexlite kini telah menyentuh Rp 26.000 per liter. Kenaikan ini dinilai membuat biaya operasional melaut menjadi sangat tinggi.
Ketua Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra Karangsong, Suwarto, menyebutkan dari sekitar 600 kapal yang biasa beroperasi di Pelabuhan Karangsong, sekitar 300 kapal menggunakan solar nonsubsidi. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 kapal sudah tidak bisa melaut.
“Sekarang ini sudah ada sekitar 100 kapal yang tidak berangkat, mungkin ke depan bisa lebih,” kata Suwarto.
Ia menjelaskan, biaya operasional melaut saat ini jauh melampaui potensi pendapatan. Sebagai gambaran, kapal berkapasitas 100 GT membutuhkan hingga 100 ribu liter BBM untuk sekali melaut.
Dengan harga Dexlite Rp 26.000 per liter, biaya BBM saja mencapai Rp 2,6 miliar. Jika ditambah biaya operasional lain seperti logistik, total kebutuhan bisa mencapai Rp 3 miliar.
Sementara itu, dengan asumsi harga ikan rata-rata Rp 22 ribu per kilogram, hasil tangkapan maksimal hanya sekitar Rp 2,2 miliar.
“Kalau dipaksakan melaut, jelas merugi,” tegasnya.
Suwarto pun mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, salah satunya dengan memberikan subsidi silang bagi nelayan pengguna solar nonsubsidi, dengan kisaran harga Rp 11 ribu hingga Rp 12 ribu per liter.
Menurutnya, jika kondisi ini dibiarkan, dampaknya akan meluas, termasuk pada tenaga kerja. Satu kapal diketahui mempekerjakan sekitar 15 hingga 17 anak buah kapal (ABK).
“Kalau kapal tidak berangkat, ribuan ABK bisa kehilangan pekerjaan,” ujarnya.
Sebelumnya, ratusan nelayan Indramayu telah menggelar aksi pernyataan sikap di TPI Karangsong pada Senin (4/5). Mereka juga mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, serta ditembuskan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Indramayu Lucky Hakim.
Dalam surat tersebut, nelayan tidak hanya meminta subsidi BBM, tetapi juga stabilisasi harga ikan nasional serta evaluasi aturan zonasi pelabuhan.
