INDRAMAYUUPDATE – Sebanyak 34 cabang olahraga (cabor) yang tergabung dalam kontingen Kabupaten Indramayu mengancam tidak mengirimkan atletnya ke Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV. Ancaman boikot itu muncul lantaran anggaran untuk persiapan dan keberangkatan atlet hingga kini belum jelas.
Porprov Jabar XV dijadwalkan berlangsung pada Oktober-November 2026 di sejumlah wilayah, termasuk Kota Bekasi, Depok, dan Bogor.
Sekretaris Umum Pengcab Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia (Perbakin) Kabupaten Indramayu, Yan Tuyani Oetoey, mengatakan pihaknya mempertimbangkan untuk tidak memberangkatkan atlet jika dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Indramayu tak kunjung tersedia.
Menurutnya, atlet membutuhkan berbagai kebutuhan untuk menunjang persiapan pertandingan, mulai dari suplemen hingga kebutuhan latihan dan perlengkapan lainnya.
“Alokasi anggaran dari Pemkab Indramayu sampai saat ini belum cair. Atlet membutuhkan suplemen dan kebutuhan lainnya untuk peningkatan prestasi pada Porprov ke-15 ini,” kata Oetoey.
Perbakin Indramayu sendiri menargetkan satu medali emas dan satu perak pada Porprov Jabar XV. Pada Porprov Jabar XIV di Garut, atlet Perbakin Indramayu berhasil membawa pulang satu medali perak.
Oetoey membandingkan kondisi Indramayu dengan daerah lain yang disebutnya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung atlet menghadapi Porprov.
“Kabupaten lain mah sudah mengalokasikan anggarannya untuk peningkatan prestasi, sekarang malah Indramayu kebingungan terkait belum adanya kabar pencairan dana. Baik untuk akomodasi atlet dan persiapan atlet itu sendiri,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kabupaten Indramayu, Herman Indra Susanto.
Herman mengatakan tim basket Indramayu juga masih menunggu kepastian anggaran. Jika tidak ada dukungan dana, pihaknya mengaku tidak akan memberangkatkan tim untuk berlaga di Porprov Jabar XV.
“Kita total 28 atlet dan ini semua membutuhkan anggaran. Apalagi kita bertanding membutuhkan waktu sekitar 10 hari,” kata Herman.
Dia juga menilai persiapan menuju ajang olahraga tingkat Jawa Barat tersebut belum berjalan maksimal karena persoalan anggaran.
Sementara itu, cabang olahraga Tarung Drajat juga menyatakan sikap serupa.
Ketua tim Tarung Drajat Kabupaten Indramayu, Karyono, mengatakan pihaknya membutuhkan kepastian anggaran untuk memberangkatkan atlet dan official.
Menurutnya, kebutuhan tersebut mencakup akomodasi, suplemen, hingga kebutuhan pertandingan. Tanpa dukungan anggaran, Tarung Drajat memilih tidak mengirimkan atlet.
“Pemkab Indramayu tidak support anggaran, Tarung Drajat memilih tidak berangkat. Peluang untuk mendulang medali hanya mimpi,” ujar Karyono.
Ancaman tidak berangkat juga disuarakan sejumlah cabor lain yang dinilai memiliki peluang mendulang medali. Di antaranya Kempo, Tarung Drajat, sepak takraw, bola voli pasir, judo, gulat, dan tinju.
Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Indramayu, Maman Kostaman, membenarkan persoalan anggaran menjadi kendala serius menjelang Porprov Jabar XV.
KONI Indramayu telah mengajukan anggaran sekitar Rp 4 miliar kepada DPRD Indramayu. Namun hingga kini, anggaran tersebut belum terealisasi.
“Kondisi ini akan menjadi persoalan serius bila Pemkab Indramayu tidak segera mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan atlet yang akan berlaga nanti,” kata Maman.
Maman menyebut ada perkembangan setelah KONI melakukan pertemuan dengan Dinas Pemuda, Pariwisata dan Olahraga (Dispara) Kabupaten Indramayu. Namun, dukungan anggaran tersebut belum final.
“Dispara untuk dukungan Porprov informasinya dalam bentuk kegiatan berupa biaya perjalanan, akomodasi atlet dan seragam kontingen. Alokasi anggaran ini belum termasuk alat tanding dan baju tanding untuk cabor beladiri,” jelasnya.
KONI, kata Maman, juga mempertanyakan besaran anggaran yang nantinya dialokasikan untuk kontingen. Sebab, jumlah atlet dan official yang akan diberangkatkan mencapai sekitar 428 orang.
“KONI mempertanyakan besaran anggaran yang diperuntukkan untuk atlet dan official yang jumlahnya mencapai 428 orang,” ujarnya.
Maman menambahkan, pihaknya juga masih menunggu kepastian waktu terkait anggaran perubahan APBD. Hingga kini, proses pengantaran APBD perubahan disebut belum terlaksana.
“KONI merasa khawatir dengan kondisi seperti ini,” pungkasnya.
