INDRAMAYUUPDATE – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui tidak semua program pemerintah selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan lancar.
Zulhas menyebut ada sejumlah program yang berhasil, terutama di sektor pangan. Namun, ada pula program yang masih menghadapi berbagai persoalan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Yang berhasil ada, yang tidak berhasil juga ada. Yang tidak berhasil kita minta maaf, kita bekerja keras, ya, kita perbaiki,” kata Zulhas dalam acara Penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana Proyek RBP REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 untuk 10 Provinsi di JB Tower, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Zulhas mengatakan salah satu capaian pemerintah berada di sektor pangan. Menurutnya, sejumlah komoditas yang sebelumnya banyak diimpor kini sudah mulai tidak bergantung pada impor.
Dia mencontohkan beras. Pada 2024, Indonesia tercatat mengimpor beras hingga 4,5 juta ton.
Selain beras, impor gula disebut mencapai sekitar 6 juta ton, gandum 13 juta ton, kedelai 3 juta ton, serta sapi sekitar 1 juta ekor.
“Nah, tapi kita 2025, pertama kali beras sudah tidak impor. Kita surplus 4,2, ya. Garam konsumsi kita enggak impor lagi, yang industri masih. Itu yang berhasil,” ujarnya.
Di sisi lain, Zulhas mengakui pelaksanaan program MBG masih menghadapi persoalan. Dia bahkan menyebut terdapat penyalahgunaan dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurut Zulhas, pemerintah telah memproses sejumlah persoalan secara hukum dan kini tengah melakukan pembenahan agar pelaksanaan MBG lebih tertib.
“Tapi ada juga yang enggak berhasil kita akui. Misalnya makanan bergizi, betul banyak culas, banyak maling di situ, banyak penyalahgunaan, kita akui diproses hukum sudah,” katanya.
“Kita bekerja keras sekarang untuk ditertibkan. Ya, untuk kita tertibkan. Sudah mulai tanda-tanda 1-2 bulan ini kasih waktu kita akan selesaikan,” sambungnya.
Program pembangunan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga tak luput dari evaluasi.
Zulhas mengatakan masih ditemukan persoalan dalam penempatan lokasi pembangunan koperasi. Salah satunya, lokasi koperasi berada di wilayah yang sulit dijangkau.
“Oh ada yang di gunung, ya kita tertibkan. Kalau di gunung orang enggak bisa naik, mobil enggak bisa naik, masa ada,” ujarnya.
Dia mengatakan pemerintah masih mengecek penyebab munculnya persoalan tersebut dan akan melakukan penertiban.
“Nah, itu ya kita tertibkan, tapi saya lagi cek di mana, apa sebab dan kenapa. Kita akan tertibkan gitu. Itu contoh-contoh yang belum berhasil,” katanya.
Selain MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, Zulhas menyebut peningkatan kesejahteraan nelayan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Dia mengatakan nilai tukar nelayan saat ini masih berada di angka 103,9. Pemerintah menargetkan angka tersebut dapat ditingkatkan hingga 120.
Menurut Zulhas, kondisi nelayan berbeda dengan petani tanaman pangan. Nilai tukar petani untuk komoditas padi disebut telah meningkat dari 116 menjadi 127.
“Tapi yang nelayan ukuran jelas, 103 masih, Pak Raja Juli. Nelayan itu masih 103. Dia kalau enggak dibantu beras, enggak dibantu dana cash, enggak bisa sekolah anaknya,” ujarnya.
Zulhas menegaskan pemerintah akan terus mengevaluasi program-program yang belum berjalan optimal.
“Ada yang berhasil ada yang tidak. Yang tidak berhasil kita minta maaf, kita bekerja keras, ya, kita perbaiki gitu,” pungkasnya.
