INDRAMAYUUPDATE – Ratusan kapal nelayan di Pelabuhan Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terpaksa berhenti beroperasi. Tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar non subsidi menjadi penyebab utama nelayan tak lagi mampu melaut.
Ketua Umum Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, mengatakan kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas perikanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong. Bahkan, pada hari ini pelelangan ikan tidak dapat dilaksanakan.
“Ini sangat terdampak sekali, bisa dilihat ada beberapa kapal di belakang tidak bisa melaut. Terbukti hari ini TPI pun tidak bisa melaksanakan pelelangan ikan,” kata Kajidin di Karangsong, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, kapal-kapal berukuran besar di atas 30 gross ton (GT) yang kini bersandar merupakan kapal yang baru kembali dari melaut dalam dua bulan terakhir. Sementara kapal yang masih beroperasi saat ini adalah yang berangkat sebelum harga BBM melonjak.
“Dan ini akan menjadi mimpi buruk ketika kapal yang masih beroperasi itu masuk ke TPI, karena mereka tidak akan bisa melaut lagi,” ujarnya.
Kajidin menjelaskan, harga BBM jenis Dexlite saat ini telah menembus Rp 26 ribu per liter. Kondisi ini membuat biaya operasional melaut melonjak drastis.
Ia mencontohkan, kapal berkapasitas 100 GT membutuhkan sekitar 100 ribu liter BBM untuk sekali melaut. Dengan harga saat ini, biaya bahan bakar saja mencapai Rp 2,6 miliar.
Sementara itu, jika hasil tangkapan ikan dijual dengan rata-rata harga Rp 22 ribu per kilogram, pendapatan maksimal hanya sekitar Rp 2,2 miliar.
“Belum lagi biaya konsumsi makanan dan operasional lainnya, total bisa mencapai Rp 3 miliar lebih. Bagaimana hal itu bisa kita terjang?” ucapnya.
Nelayan pun meminta pemerintah menghadirkan kebijakan subsidi silang untuk BBM non subsidi, dengan kisaran harga Rp 11 ribu hingga Rp 12 ribu per liter. Harga tersebut dinilai masih realistis bagi nelayan.
Sementara itu, Ketua Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra Karangsong, Suwarto, menyebut ada sekitar 600 kapal yang biasa beroperasi di pelabuhan tersebut.
Dari jumlah itu, sekitar 300 kapal menggunakan BBM solar non subsidi. Saat ini, lebih dari 100 kapal pengguna solar industri telah berhenti melaut sejak setelah Idulfitri.
“Sedangkan saat ini lebih dari 100 kapal pengguna solar industri telah berhenti melaut dari habis Idulfitri,” kata Suwarto.
Ia menambahkan, kondisi ini berdampak besar terhadap tenaga kerja. Setiap kapal rata-rata mempekerjakan 15 hingga 17 anak buah kapal (ABK).
“Kalau ini dibiarkan, ribuan ABK bisa kehilangan pekerjaan,” ujarnya.
Sebagai bentuk protes, para nelayan telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Indramayu Lucky Hakim.
Dalam surat itu, nelayan tidak hanya meminta subsidi BBM, tetapi juga menuntut kestabilan harga ikan nasional serta peninjauan ulang aturan zonasi pelabuhan pangkalan.
Keluhan ini menjadi peringatan serius bagi sektor perikanan, terutama di wilayah Pantura, yang kini terancam lumpuh akibat lonjakan biaya operasional.
