INDRAMAYUUPDATE – Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda menuai penolakan dariForum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Indramayu.
Ketua FPP Kabupaten Indramayu, KH Azun Mauzun, mengatakan nama Jawa Barat memiliki nilai sejarah, budaya, sekaligus menjadi identitas masyarakat yang telah melekat sejak lama.
Menurutnya, perubahan nama daerah tidak dapat diputuskan secara sepihak karena menyangkut identitas masyarakat dan memiliki dampak administratif maupun sosial.
“Nama Jawa Barat merupakan simbol persatuan masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan suku. Oleh karena itu, tidak semestinya diubah tanpa adanya alasan yang benar-benar mendasar dan tanpa adanya kesepakatan dari masyarakat Jawa Barat,” kata Azun dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (5/7/2026).
Azun menilai pemerintah sebaiknya memprioritaskan penyelesaian berbagai persoalan yang lebih mendesak dibanding membahas pergantian nama provinsi.
Ia menyebut sejumlah persoalan tersebut antara lain peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengembangan pondok pesantren, pemberdayaan ekonomi umat, pelayanan kesehatan, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur.
“Kami menolak keras wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat dan berharap pemerintah lebih memusatkan perhatian pada kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam pernyataan sikapnya, FPP Indramayu juga menilai nama Jawa Barat telah dikenal luas di tingkat nasional maupun internasional. Pergantian nama dikhawatirkan dapat menghilangkan jejak sejarah yang telah dibangun para pendahulu.
Selain itu, FPP mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh isu yang berpotensi memecah persatuan. Organisasi tersebut juga mengajak ulama, tokoh masyarakat, akademisi, budayawan, dan pemerintah mengedepankan musyawarah dalam setiap pembahasan kebijakan strategis yang berkaitan dengan identitas daerah.
Menurut Azun, pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk komitmen FPP Indramayu untuk menjaga identitas daerah, memperkuat persatuan masyarakat, dan mendukung pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan umat.
