INDRAMAYUUPDATE – Pemkab Majalengka memperluas program Satu Desa Satu Sarjana dengan menggandeng Universitas Teknologi Bandung (UTB).
Melalui kerja sama tersebut, peserta tak hanya memperoleh kesempatan menempuh pendidikan tinggi, tetapi juga bekerja sambil kuliah di Jepang.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Mendukung Pembangunan Daerah Berkelanjutan yang dilakukan pada Kamis (6/8/2026).
Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan program Satu Desa Satu Sarjana telah berjalan sejak 2025. Pada tahap awal, program difokuskan untuk membantu 70 mahasiswa yang terancam putus kuliah akibat keterbatasan ekonomi melalui dukungan BAZNAS.
“Tahun ini program kami perluas bagi lulusan SMA, SMK, dan sederajat dari keluarga kurang mampu kategori desil 1 sampai desil 4. Targetnya ada 100 peserta yang bisa mengikuti program ini,” kata Eman dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2026).
Menurut Eman, kolaborasi dengan UTB menjadi langkah strategis agar peserta tidak hanya memperoleh gelar sarjana, tetapi juga memiliki pengalaman kerja di luar negeri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
“Harapannya mereka tidak hanya menjadi sarjana, tetapi juga mampu meningkatkan taraf ekonomi keluarganya,” ujarnya.
Ia menambahkan, program tersebut juga menjadi salah satu upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Majalengka, terutama di sektor pendidikan. Saat ini rata-rata lama sekolah masyarakat Majalengka masih berada di angka 7,81 tahun sehingga diperlukan terobosan untuk mendorong lebih banyak warga mengenyam pendidikan tinggi.
Sementara itu, Rektor UTB Muchammad Naseer menjelaskan peserta akan menjalani pelatihan intensif selama enam bulan yang meliputi pembelajaran bahasa Jepang, pengenalan budaya, hingga keterampilan kerja.
“Masa pelatihan tersebut telah dihitung sebagai bagian dari perkuliahan. Setelah itu, peserta akan didampingi hingga proses keberangkatan untuk bekerja sambil melanjutkan pendidikan di Jepang,” kata Naseer.
Ia menyebut peserta yang bekerja di Jepang berpotensi memperoleh penghasilan rata-rata di atas Rp 20 juta per bulan, belum termasuk bonus tahunan dari perusahaan tempat mereka bekerja.
Pemkab Majalengka berharap program tersebut dapat melahirkan sumber daya manusia desa yang memiliki pendidikan tinggi, pengalaman kerja internasional, serta mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah setelah kembali ke Indonesia.
