INDRAMAYUUPDATE – Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima, sementara perluasan program akan difokuskan ke wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T), serta daerah dengan angka stunting tinggi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional dan sekolah yang dinilai sudah mampu membiayai kebutuhan pendidikannya secara mandiri.
“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerjasama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, dikutip Jumat (11/9/2026).
Pemutakhiran data penerima MBG dilakukan BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Pemetaan mencakup lebih dari 580 ribu satuan pendidikan, mulai dari sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren hingga satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 340 ribu satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Artinya, masih ada sekitar 240 ribu satuan pendidikan yang belum terlayani.
“Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya, artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG,” jelasnya.
Sekolah Belum Terlayani Tak Otomatis Dapat MBG
Sudaryono menegaskan satuan pendidikan yang belum mendapatkan MBG tidak otomatis langsung menjadi penerima. BGN akan melakukan investigasi dan pemetaan untuk menentukan daerah yang menjadi prioritas.
Menurutnya, wilayah 3T menjadi salah satu fokus utama dalam perluasan program. Selain itu, BGN akan memprioritaskan daerah yang memiliki angka stunting tinggi dan sangat tinggi.
“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” katanya.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Maluku dan Papua. Berdasarkan pendataan BGN, masih terdapat sekitar 15 ribu satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum mendapatkan layanan MBG.
“Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujarnya.
BGN Tambah Dapur MBG
Untuk memperluas cakupan program, BGN akan menambah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di sejumlah wilayah prioritas.
Namun, penambahan dapur tidak akan dilakukan secara serentak. BGN akan membukanya secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kesiapan masing-masing daerah.
“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” tutur Sudaryono.
BGN memastikan perluasan layanan MBG tetap memperhatikan keamanan, efisiensi, dan ketepatan sasaran.
“Sehingga implementasi dari pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan,” pungkasnya.
