INDRAMAYUUPDATE – Sebanyak 779 warga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan sosial (bansos). Mereka memilih tidak lagi menerima bantuan karena merasa kondisi ekonomi keluarganya sudah membaik.
Fakta tersebut diungkapkan Bupati Majalengka, Eman Suherman, saat membuka kegiatan Sensus Ekonomi di Gedung Yudha Karya Abdi Negara Pemkab Majalengka, Rabu (17/6/2026).
Menurut Eman, ratusan warga yang mundur dari daftar penerima bansos itu terungkap setelah pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data kemiskinan secara masif di lapangan.
“Dalam pemutakhiran data penerima bantuan sosial ini kami melakukan verifikasi dan pemasangan stiker penerima bansos,” kata Eman dalam keterangannya.
Tahun ini, Pemkab Majalengka menargetkan pemutakhiran data terhadap 126.925 keluarga penerima manfaat (KPM) bansos. Hingga saat ini, sebanyak 114.057 keluarga atau sekitar 89,9 persen telah dilakukan pemasangan stiker dan verifikasi data.
Dari hasil verifikasi tersebut, ditemukan sebanyak 2.552 KPM mengalami graduasi mandiri atau perubahan status. Rinciannya, 1.216 KPM meninggal dunia, 779 KPM mengundurkan diri secara sukarela, 391 KPM pindah domisili, dan 166 KPM tidak ditemukan di lapangan.
Eman menjelaskan, program labelisasi rumah penerima bansos dilakukan untuk meningkatkan akurasi data kemiskinan agar bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Perbaikan data ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Data yang akurat menjadi dasar dalam menentukan intervensi pemerintah,” ujarnya.
Selain untuk memperbaiki penyaluran bansos, hasil Sensus Ekonomi juga akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah ke depan, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Majalengka menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah pada 2027 berada di kisaran 5,84 hingga 8,53 persen. Sementara tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 9,69 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,20, dan tingkat pengangguran terbuka ditekan pada kisaran 3,40 hingga 3,60 persen.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah akan memperkuat sektor riil dan iklim investasi, menjalankan program pemberdayaan masyarakat, meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan, serta mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) guna menciptakan tenaga kerja yang kompeten.
“Jangan bekerja biasa-biasa saja, kita butuh lompatan hasil yang nyata. Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat Majalengka,” pungkas Eman.
