INDRAMAYUUPDATE – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Indramayu menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (29/10/2026). Mereka menyampaikan 25 tuntutan yang berisi evaluasi kinerja pemerintah daerah dan DPRD.
Aksi yang dimulai sejak siang itu berlangsung hingga malam hari. Massa awalnya berorasi di Pendopo Indramayu, kemudian melanjutkan aksi ke Gedung DPRD Indramayu.
Koordinator aksi, Rahmat Muzaki, mengatakan sebanyak 18 tuntutan ditujukan kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim dan Wakil Bupati Syaefudin. Sementara tujuh tuntutan lainnya ditujukan kepada 50 anggota DPRD Indramayu.
Menurut Rahmat, aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sekaligus upaya menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintahan dan kebijakan publik.
“Aksi ini tiada lain dan tiada bukan adalah sebagai bentuk kecintaan kami terhadap daerah Kabupaten Indramayu. Kami hadir sebagai representasi gerakan mahasiswa yang berkomitmen menyuarakan aspirasi masyarakat serta meminta keadilan atas berbagai persoalan yang hingga saat ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah,” kata Rahmat di depan Gedung DPRD Indramayu, Kamis malam.
Soroti Pendidikan hingga Kemiskinan
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan pembangunan di Kabupaten Indramayu, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat.
Pada sektor pendidikan, mahasiswa menilai akses dan kualitas pendidikan di Indramayu masih perlu ditingkatkan. Mereka merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan rata-rata lama sekolah masyarakat Indramayu masih berada di kisaran 8-9 tahun.
“Rata-rata pendidikan masyarakat Indramayu masih di bawah standar nasional. Kami menuntut pemerintah daerah segera melakukan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan,” tegasnya.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan kemiskinan di tengah besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Indramayu. Daerah ini memiliki sejumlah sektor strategis, mulai dari Kilang Pertamina Balongan, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pertanian padi, hingga perikanan dan kelautan.
Namun, menurut mahasiswa, besarnya potensi tersebut harus diikuti pemerataan manfaat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sangat kontradiktif. Indramayu punya Kilang Pertamina, punya PLTU, lumbung padi nasional, dan potensi laut. Namun berdasarkan data BPS, Indramayu masih menjadi daerah termiskin di Jawa Barat. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Rahmat.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah daerah memperbaiki sistem irigasi dan drainase di wilayah rawan banjir, menangani banjir rob di Desa Eretan, serta menyelesaikan konflik agraria, termasuk yang berkaitan dengan kawasan PLTU 2 Indramayu dan Desa Sukamulya.
Persoalan lain yang disorot meliputi pengembangan kawasan Segitiga Rebana, aktivitas pertambangan, kelangkaan BBM, pemerataan pembangunan Indramayu Barat, hingga evaluasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Mahasiswa Kecewa Tak Ditemui Pimpinan Daerah
Tak hanya pemerintah daerah, mahasiswa juga mendesak DPRD Indramayu memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah dan pelayanan publik.
Mereka meminta DPRD mengevaluasi efisiensi anggaran operasional, menilai kinerja anggota dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat, serta membuka hasil evaluasi kinerja kepada publik.
Mahasiswa turut meminta adanya transparansi pembahasan peraturan daerah dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum.
Di sisi lain, Rahmat menyampaikan kekecewaan karena massa aksi tidak ditemui langsung oleh pimpinan daerah maupun pimpinan DPRD saat mendatangi kedua lokasi tersebut.
Atas kondisi itu, aliansi mahasiswa memberikan tenggat waktu kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu dan DPRD untuk menyampaikan tanggapan resmi serta komitmen tertulis atas tuntutan yang disampaikan.
Mahasiswa juga meminta agar komitmen tersebut dilengkapi target waktu dan mekanisme pengawasan terhadap penyelesaiannya.
Jika tidak mendapat tanggapan, mereka mengancam kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar pada 10 November 2026.
“Jika aspirasi yang kami sampaikan pada malam hari ini tidak ditanggapi secara segera oleh pemerintah daerah maupun DPRD, kami pastikan pada tanggal 10 November kami akan melaksanakan aksi gelombang yang lebih besar dari ini,” tegas Rahmat.
Daftar 25 Tuntutan Mahasiswa Cipayung Plus Indramayu
18 tuntutan kepada Bupati dan Wakil Bupati Indramayu:
- Mengevaluasi dan menuntaskan persoalan rendahnya akses serta kualitas pendidikan secara merata dan berkeadilan.
- Mengevaluasi dan menertibkan aktivitas lembaga pelatihan kerja (LPK).
- Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga kesehatan, dan akses layanan.
- Memperbaiki, menormalisasi, dan memelihara sistem irigasi serta drainase di wilayah rawan banjir.
- Menangani banjir rob di Desa Eretan.
- Menyelesaikan konflik agraria secara adil, termasuk persoalan pertanahan di kawasan PLTU 2 Indramayu dan Desa Sukamulya.
- Mengevaluasi pengembangan kawasan Segitiga Rebana agar berpihak kepada masyarakat lokal dan melindungi lahan produktif.
- Mengawasi dan menata aktivitas pertambangan untuk mencegah kerusakan lingkungan serta konflik agraria.
- Mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan dan membuka data serta capaian program kesejahteraan.
- Memeratakan manfaat pembangunan, menciptakan lapangan kerja layak, melindungi petani dan nelayan, serta memberdayakan UMKM.
- Mempercepat penerbitan surat keputusan bagi jabatan yang masih diisi pelaksana tugas (Plt) sesuai ketentuan.
- Meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik di Indramayu Barat.
- Membuka informasi mengenai alokasi anggaran dan realisasi pembangunan di Indramayu Barat.
- Mengatasi kelangkaan BBM bersama instansi terkait.
- Meningkatkan keterbukaan informasi publik, transparansi anggaran, dan pelibatan masyarakat dalam kebijakan pembangunan.
- Mengevaluasi secara menyeluruh kinerja BUMD.
- Menegakkan peraturan daerah terkait minuman beralkohol dan menertibkan warung remang-remang yang menjadi tempat peredarannya.
- Memberikan tanggapan resmi dan komitmen tertulis atas seluruh tuntutan, lengkap dengan target waktu serta mekanisme pengawasan.
7 tuntutan kepada DPRD Indramayu:
- Memperkuat pengawasan pelayanan publik, termasuk ketersediaan air bersih, administrasi, dan pemerataan pembangunan antarkecamatan serta desa.
- Mengawasi pelaksanaan program pemerintah daerah dan menindaklanjuti temuan serta pengaduan masyarakat.
- Membuka proses pembahasan dan penetapan peraturan daerah serta melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan.
- Mengevaluasi dan mengefisienkan anggaran operasional DPRD.
- Mengevaluasi kinerja anggota dewan yang dinilai belum optimal menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang sah.
- Mempublikasikan hasil evaluasi kinerja, capaian program, dan rekomendasi perbaikan beserta tenggat waktunya.
- Menandatangani komitmen tindak lanjut tuntutan mahasiswa dan menyampaikan laporan perkembangannya secara berkala kepada publik.
