INDRAMAYUUPDATE – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan skenario penanganan darurat untuk mengantisipasi potensi gempa bumi akibat aktivitas Sesar Lembang.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah menjadikan wilayah Cirebon sebagai pusat pemerintahan alternatif apabila aktivitas pemerintahan di Kota Bandung terganggu akibat bencana.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta seluruh perangkat daerah mulai mempersiapkan kebutuhan mitigasi bencana, mulai dari jalur evakuasi, kendaraan operasional, logistik, sistem komunikasi, hingga fasilitas pendukung pemerintahan darurat.
Dedi mengatakan, perencanaan tersebut harus dilakukan sejak dini agar proses mobilisasi personel dan bantuan dapat berjalan cepat ketika gempa terjadi.
“Jadi, dari sekarang skenarionya sudah kita hitung. Kalau terjadi Sesar Lembang, mobilisasi ke mana, jalurnya lewat mana, berapa truk yang dibutuhkan, logistiknya apa, dan teknologi informasi apa yang disiapkan,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (12/10/2026).
Menurut Dedi, setiap perangkat daerah harus mengetahui secara terperinci kebutuhan yang perlu disiapkan, termasuk jumlah kendaraan, peralatan pendukung, serta lokasi penyimpanan logistik.
Kebutuhan dasar masyarakat terdampak juga menjadi perhatian, terutama ketersediaan bahan pangan dan air bersih. Pemprov Jabar turut menghitung kebutuhan mobil tangki air untuk mengantisipasi kemungkinan terganggunya distribusi air bersih setelah gempa.
“Kalau membutuhkan banyak truk, maka dinas teknis sekarang harus menyiapkan,” katanya.
Cirebon Disiapkan Jadi Pusat Pemerintahan Alternatif
Selain menyiapkan bantuan darurat, Pemprov Jabar mulai merancang skenario pemindahan sementara pusat aktivitas pemerintahan apabila Kota Bandung tidak dapat berfungsi normal akibat gempa.
Dalam skenario tersebut, wilayah Cirebon dipertimbangkan menjadi pusat pemerintahan alternatif. Untuk mendukung rencana itu, pemerintah akan memastikan kesiapan sarana dan prasarana, mulai dari peralatan kerja, jaringan komunikasi, kendaraan operasional, hingga persediaan logistik.
Pemprov Jabar juga akan memetakan jalur penghubung Bandung dengan wilayah lain, termasuk Cirebon. Pemetaan ini diperlukan untuk mengidentifikasi akses yang masih dapat digunakan apabila sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan akibat gempa.
Dedi meminta perangkat daerah yang menangani infrastruktur turut memperhitungkan kebutuhan jalur evakuasi dan akses distribusi bantuan dalam perencanaan pembangunan jalan.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya mendukung aktivitas masyarakat dalam kondisi normal, tetapi juga dapat menunjang penanganan bencana.
Sensor Pemantau Sesar Lembang Turut Dievaluasi
Di sisi lain, Pemprov Jabar menyoroti kesiapan sistem pemantauan aktivitas gempa dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Berdasarkan pemaparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terdapat enam sensor khusus yang dipasang di sisi utara dan selatan Sesar Lembang.
Jumlah dan penempatan sensor tersebut akan dikaji untuk mengetahui kebutuhan penambahan alat pemantau. Evaluasi juga mencakup lokasi pemasangan dan anggaran yang diperlukan.
Dedi menegaskan, seluruh perangkat mitigasi yang dibutuhkan harus dipersiapkan secara terperinci dan dipastikan dalam kondisi siap digunakan.
“Semua perangkat mitigasi yang diperlukan harus disiapkan dalam kondisi siap,” ucapnya.
Meski demikian, BMKG menyatakan hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara akurat tanggal dan waktu terjadinya gempa bumi. Karena itu, pemantauan aktivitas seismik dan sistem peringatan dini menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapsiagaan serta mempercepat respons ketika gempa terdeteksi.
Sesar Lembang Berpotensi Picu Gempa Besar
Sesar Lembang merupakan sesar aktif sepanjang sekitar 29 kilometer yang membentang di wilayah utara Bandung, Jawa Barat. Sesar ini terbagi menjadi enam segmen.
Badan Geologi pada Februari 2026 menyebutkan, apabila seluruh segmen bergerak, gempa yang dihasilkan berpotensi mencapai magnitudo 6,8 hingga 7.
Sementara itu, kajian BMKG pada Oktober 2025 menyebutkan dua segmen aktif, yakni Cimeta dan Cipogor, berisiko menghasilkan gempa dengan magnitudo maksimum 5,5 berdasarkan skenario yang digunakan.
Potensi tersebut menjadi salah satu dasar pentingnya penguatan mitigasi bencana, mulai dari kesiapan infrastruktur, ketersediaan logistik, sistem komunikasi, hingga edukasi masyarakat.
Pemprov Jabar mendorong agar hasil kajian kebencanaan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diterapkan sebagai pedoman pembangunan dan kesiapsiagaan daerah.
