INDRAMAYUUPDATE – Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mencuat. Setelah diperjuangkan sejak 2013, usulan tersebut kini mendapat respons positif dari DPRD Jawa Barat.
Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi I DPRD Jawa Barat bersama Koordinator dan Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat pada Kamis (2/7/2026). Rapat menyepakati agar aspirasi tersebut dilanjutkan ke tahapan legislasi resmi sesuai mekanisme yang berlaku.
Koordinator tim pengusul, Ganjar Kurnia, mengatakan perubahan nama bukan sekadar mengganti identitas administratif, melainkan mengembalikan eksistensi Sunda yang dinilai telah hilang dari peta administrasi.
“Kalau untuk saya sendiri, paling tidak kita membuat monumen. Karena istilah Sunda itu sangat besar secara geologis. Ada Paparan Sunda, ada Sunda Besar, ada Sunda Kecil, yang kemudian secara administratif menjadi tidak ada. Sekarang namanya hanya Jawa Barat saja,” kata Ganjar.
Menurutnya, nama Sunda memiliki nilai historis, sosiologis, kultural, dan psikologis yang dapat memperkuat jati diri masyarakat sekaligus mendorong pembangunan.
“Istilah Sunda mempunyai kekuatan sosiologis, kultural, dan psikologis yang berkaitan dengan jati diri yang ujung-ujungnya bisa membangun ekonomi, membangun semangat, etos kerja, dan sebagainya,” ujarnya.
Ganjar menjelaskan, secara historis wilayah Tatar Sunda membentang dari Banten hingga Sungai Cipamali yang kini menjadi batas Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun, identitas tersebut dinilai memudar seiring perubahan administrasi pemerintahan.
“Dulu Jakarta juga masuk wilayah Sunda secara administratif. Banten juga wilayah Sunda. Sejarah menunjukkan Tatar Sunda mulai dari Banten sampai Cipamali. Sekarang istilah Sunda secara administratif sudah tidak ada lagi,” tuturnya.
Ia mengungkapkan perjuangan mengganti nama provinsi telah berlangsung lebih dari satu dekade. Selama itu pula muncul kekhawatiran bahwa perubahan nama dapat memicu tuntutan pemekaran wilayah.
“Banyak yang mengatakan nanti kalau jadi Provinsi Sunda wilayah lain akan memisahkan diri. Menurut saya itu belakangan. Yang penting keinginannya dulu dirumuskan,” katanya.
Meski demikian, Ganjar mengapresiasi respons DPRD Jawa Barat yang dinilainya mulai membuka ruang bagi usulan tersebut.
“Tadi hampir semua fraksi mendukung. Akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, termasuk pengkajian lagi. Perjuangannya mungkin masih panjang, tapi saya mengapresiasi DPRD yang merespons dengan baik gagasan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati mengatakan rapat menyepakati agar usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda diproses melalui mekanisme legislasi resmi.
“Menyetujui untuk dilanjut dalam proses legislasi yang resmi terkait usulan perubahan nama provinsi,” kata Rahmat.
Menurutnya, seluruh fraksi yang hadir dalam rapat mendukung agar aspirasi tersebut dibahas lebih lanjut.
“Semua fraksi yang hadir menyetujui usulan aspirasi perubahan nama Jabar menjadi Sunda untuk ditindaklanjuti ke proses tahapan legislasi berikutnya,” ujarnya.
Rahmat menambahkan, tahapan selanjutnya akan ditentukan melalui mekanisme internal DPRD. Pembahasan dapat dilakukan melalui penyusunan naskah akademik, pembentukan panitia khusus (Pansus), atau pembahasan di Komisi I.
“Apakah nanti melalui naskah akademik, pansus, atau dikaji secara komisional di Komisi I, nanti kita tunggu hasil rapat pimpinan,” pungkasnya.
