INDRAMAYUUPDATE – Sebanyak 514.497 warga Kabupaten Indramayu yang kepesertaan BPJS Kesehatannya iuran bulanannya ditanggung pemerintah daerah terancam tidak aktif. Kondisi tersebut terjadi akibat keterbatasan anggaran untuk melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC).
Kondisi ini mendapat sorotan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Indramayu. Mereka meminta Pemkab Indramayu bersama DPRD dan pihak terkait segera mencari solusi agar masyarakat rentan tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.
Ketua DPC GMNI Indramayu Eka Gurun Firdaus mengatakan, persoalan anggaran jangan sampai berujung pada terputusnya kepesertaan ratusan ribu warga secara bersamaan.
Menurutnya, angka 514.497 bukan sekadar data administratif. Di balik angka tersebut terdapat masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan, termasuk keluarga kurang mampu, anak-anak hingga lanjut usia.
“Jangan sampai kesehatan rakyat diposisikan sebagai angka dalam tabel anggaran semata. Di balik angka 514.497 peserta itu ada manusia, keluarga, anak-anak, dan orang tua yang sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan medis,” ujar Eka, Sabtu (5/9/2026).
Anggaran UHC Tak Mencukupi
Eka mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk membiayai program UHC di Kabupaten Indramayu mencapai sekitar Rp 214 miliar. Namun, kemampuan anggaran yang tersedia di pemerintah daerah hanya sekitar Rp 84 miliar.
Kesenjangan anggaran tersebut dinilai perlu segera dicarikan jalan keluar. GMNI meminta pemerintah daerah terbuka mengenai kondisi fiskal agar masyarakat mengetahui langkah yang sedang ditempuh.
Eka menilai keterbatasan fiskal tidak seharusnya membuat masyarakat rentan menjadi pihak yang paling terdampak.
“Keterbatasan anggaran tidak semestinya mengorbankan masyarakat rentan. Jaminan kesehatan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi pemerintah,” katanya.
Menurut Eka, APBD seharusnya tidak hanya dilihat sebagai instrumen untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja, tetapi juga sebagai sarana menghadirkan perlindungan serta kesejahteraan masyarakat.
DPRD Diminta Kawal Anggaran
GMNI Indramayu juga meminta DPRD Kabupaten Indramayu menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara maksimal, khususnya ketika pembahasan APBD Perubahan dilakukan.
Mahasiswa mendorong agar pembahasan anggaran diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang paling mendesak, termasuk keberlanjutan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu.
“Pemerintah tidak boleh kehilangan orientasi dasarnya. Kekuasaan dan anggaran publik pada akhirnya harus digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” ujar Eka.
Dia menegaskan kritik GMNI bukan dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, sikap tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik.
GMNI, lanjut Eka, akan terus mengawasi kebijakan Pemkab Indramayu yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“GMNI akan berdiri bersama masyarakat. Kami tidak ingin melihat rakyat dipaksa memilih antara sakit atau tidak mampu berobat karena kehilangan jaminan kesehatan. Kesehatan adalah hak dasar, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak tersebut tidak berhenti hanya karena persoalan anggaran,” pungkasnya.
