INDRAMAYUUPDATE – Politikus muda Partai Golkar, H Daniel Mutaqien Syafiuddin, mendapat amanah baru sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Daniel menggantikan Sari Yulianti yang kini menduduki posisi sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Daniel yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu sebelumnya merupakan anggota Komisi V DPR RI. Penunjukannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI setelah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Selasa (18/8/2026).
Daniel merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.
Saat dikonfirmasi, Daniel mengaku terkejut sekaligus bersyukur mendapat kepercayaan tersebut. Surat penunjukan itu telah ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
“Amanah ini tantangan baru bagi saya dan tentu akan saya jalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab,” kata Daniel.
Daniel menyebut perpindahan dari Komisi V ke Komisi III menjadi tantangan tersendiri. Selama dua periode, dia berkecimpung di Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, perhubungan, dan sejumlah sektor terkait.
Untuk menjalankan tugas barunya, Daniel mengatakan akan banyak belajar dari para senior di Komisi III. Dia berharap setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Saya akan banyak belajar dari para senior agar dalam mengambil kebijakan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan tidak menabrak ketentuan undang-undang serta hukum yang berlaku,” ujarnya.
Komisi III DPR RI merupakan komisi yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang penegakan hukum. Komisi ini memiliki sejumlah mitra strategis, di antaranya Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Dengan posisi barunya tersebut, Daniel kini akan terlibat dalam pengawasan dan pembahasan berbagai persoalan yang berkaitan dengan penegakan hukum bersama mitra kerja Komisi III DPR RI.
